Legislator Minta PLN Rancang Roadmap PLN

13-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam RDP Panja Transisi Energi ke Listrik di Komisi VI DPR, Rabu (12/7/2023). Foto : Farhan/Man

 

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk merancang roadmap PLN bergerak ke arah manufaktur. Menurutnya, PLN saat ini berpotensi akan kehilangan peluang yang bisa membawa lebih maju. 

 

Coal place out rencananya tahun 2030, sementara mayoritas pembangkit kita ada di sana,” kata Deddy dalam RDP Panja Transisi Energi ke Listrik di Komisi VI DPR, Rabu (12/7/2023). Ia menilai, PT PLN (Persero) menjalankan bisnis kolonial selama ini. Sehingga baginya, bisnis yang dijalankan PLN tidak ada bedanya dengan bisnis PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN.

 

“Tetapi saya memahami bahwa bisnis PLN ini bisnis perkebunan, ini bisnis kolonial. Dalam artian, kerjanya ya itu-itu aja, bikin pembangkit listrik, jual listrik, pasarkan, kalau sederhananya,” tuturnya.

 

Dirinya juga belum melihat bahwa PLN bergerak menjadi pemain bisnis utama. Sebaliknya, PLN terlihat masih menjadi pengikut. Pasalnya, PLN tidak mengambil peran dalam industri manufaktur maupun tren ke depannya. Selain itu menurutnya, bisnis PTPN serupa dengan PLN, diawali dengan penanaman tebu dan penjualan CPO atau gula pada tahap akhir.

 

“Katakan misalnya solar panel gimana kita. Saya bingung misalnya salah satu pengusaha sebut saja Tomy Winata akan menjual 5 gigawatt ke Singapura, sudah mendapat konsesi area ratusan ribu hektar di sekitar kepulauan Riau,” ujarnya.

 

Maka dari itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyarankan anak usaha maupun cucu perusahaan PLN bisa mengambil andil untuk menjadi penyedia baterai listrik. Ia menilai potensi bisnis yang sangat terbuka. (hal/aha)

BERITA TERKAIT
Tanggapi Efisiensi Anggaran, Komisi VI: Jangan Sampai Korbankan Sektor Penting Negara
12-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor...
Kelola Terminal Feri Batam Center, BP Batam Perlu Terapkan Transparansi dan Akuntabilitas
11-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkanBadan Pengusahaan...
Soal Terminal Feri, Komisi VI Dorong BP Batam Taati Putusan Pengadilan
11-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan akan menelaah isu lelang pelabuhan umum penumpang...
Krisis Mitra Pos Indonesia, Firnando Desak Perhatikan Nasib Pekerja Mitra
10-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menggarisbawahi pentingnya peran lebih dari 17.000 mitra yang menjadi...